Baca Juga : Rapat Dulu, Realisasi Nanti: Garut 2027 Dijanjikan Hebat, Aspirasi Diminta Sabar
Dampaknya, kata Yuda, nyata dan pahit di lapangan. Banyak warga miskin ekstrem, lansia terlantar, hingga janda dhuafa justru tak tercatat dalam DTSN. Akibatnya, bantuan sosial dan jaminan kesehatan BPJS PBI melayang entah ke mana.
Ia mencontohkan seorang janda dhuafa di Kecamatan Wanaraja yang rumahnya roboh dan tengah sakit parah, namun namanya tak tercantum di DTSN. Bantuan pun tak kunjung datang. Kasus serupa dialami seorang lansia lumpuh di Kecamatan Sukawening yang meninggal dunia tanpa sempat mendapat layanan medis, karena secara data ia tidak dianggap miskin.
“Inilah anomali. Di dunia nyata mereka miskin dan rentan, tapi di data malah naik kelas jadi desil atas. Bahkan ada yang BPJS PBI-nya dicabut,” ujar Yuda.
Masalah makin rumit karena mekanisme pembaruan DTSN dinilai terlalu birokratis. Menurut Yuda, pemerintah daerah dan Kementerian Sosial hanya berstatus pengusul melalui aplikasi SIK-NG. Keputusan final naik-turun desil sepenuhnya berada di tangan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Desa sudah mengusulkan, pendamping sosial sudah bergerak, tapi karena kewenangan di BPS, akhirnya semua mandek berbulan-bulan,” jelasnya.
Yuda mengingatkan, jika data dasar saja bermasalah, maka program pembangunan berisiko besar salah sasaran mulai dari bantuan sosial, program pendidikan, hingga strategi pengentasan kemiskinan yang akan dibiayai APBD 2027.
“Kalau datanya keliru, kebijakan kita juga ikut tersesat. Padahal APBD 2027 harus fokus menurunkan kemiskinan, bukan sekadar menurunkan angka di slide presentasi,” tegasnya.