Ia pun mendorong Pemkab Garut untuk lebih agresif berkoordinasi dengan BPS dan Kementerian Sosial agar mekanisme pembaruan DTSN disederhanakan dan dipercepat. Harapannya sederhana namun krusial, data yang dipakai dalam RKPD dan APBD benar-benar mencerminkan kondisi riil warga, bukan sekadar cantik di laporan.
“Data yang benar itu fondasi. Kalau fondasinya lurus, kebijakan dan bantuan juga tidak akan nyasar,” pungkas Yuda.*****
