2. Mengubah Stigma "KPK vs Daerah"
Alih-alih merasa diincar, Pemkot Bandung menjadikan KPK sebagai mitra konsultasi. Ini menciptakan relasi yang lebih sehat: pencegahan korupsi bukan karena takut di-O TT, tetapi karena sadar hukum.
3. Akuntabilitas Personal Farhan
Farhan tidak melempar kesalahan ke era sebelumnya. Ia mengakui bahwa keputusan tidak membongkar di Juli 2025 diambil berdasarkan data appraisal, dan keputusan membongkar di Desember 2025 diambil berdasarkan temuan PBG. Konsistensi ada pada metode, bukan pada sikap. Ini pelajaran tentang keberanian mengoreksi diri.
Catatan Kritis dan PR yang Tersisa
Pertama, hasil penelitian KPK dan Kejari belum keluar. Apakah akan ada rekomendasi tambahan? Apakah ada pihak yang harus bertanggung jawab atas konstruksi tanpa izin di masa lalu? Ini masih mengambang.
Kedua, UMKM yang direlokasi membutuhkan pendampingan pascapemindahan. Tanpa ekosistem yang matang, relokasi bisa berarti penurunan pendapatan drastis.
Ketiga, konsep "Cihampelas Megah" masih abstrak. Desain final, anggaran beautifikasi, dan timeline perlu disampaikan secara terbuka agar publik bisa mengawal.
Keempat, pembongkaran fisik oleh Pemprov Jabar berpotensi tumpang tindih koordinasi jika izin Pemkot keluar terlambat. Komunikasi Farhan-Dedi Mulyadi harus terus dijaga pada frekuensi yang sama.
Ketika "Bongkar" Bukan Sekadar Runtuhkan Beton
Teras Cihampelas akan dibongkar. 69 tiang penyangga yang selama ini menahan struktur tanpa izin akan tumbang . Namun, di balik keruntuhan fisik itu, Farhan sedang membangun preseden baru tentang bagaimana pemerintah daerah seharusnya bersikap ketika menghadapi warisan bermasalah.
Tidak menyalahkan pendahulu. Tidak diam membiarkan bangunan ilegal tetap berdiri. Tidak pula terburu-buru merobohkan tanpa kalkulasi risiko hukum.