Alih-alih, ia menggandeng jaksa dan komisi antirasuah, meminta mereka ikut membaca setiap lembar dokumen, lalu berkata: "Apakah ini aman? Jika tidak, bimbing kami."
Ini bukan sekadar urusan izin bangunan. Ini adalah politik hukum baru di level daerah: transparansi sebagai strategi, kolaborasi sebagai tameng, dan keberanian mengakui kesalahan sebagai modal politik jangka panjang.
Pertanyaan sekarang: Apakah daerah lain akan meniru? Atau membiarkan Bandung menjadi pengecualian yang sunyi?
Catatan Redaksi:
Artikel ini disusun berdasarkan konfirmasi lintas media yang meliput perkembangan Teras Cihampelas secara konsisten sejak Desember 2025 hingga Februari 2026. Seluruh kutipan dan jadwal mengacu pada pernyataan resmi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan serta dokumen kerja sama yang ditandatangani dengan Kejaksaan Negeri Bandung dan Korsupgah KPK.
Bagi warga Bandung dan pemangku kepentingan: Jika Anda memiliki informasi atau keberatan terkait proses pembongkaran dan relokasi UMKM, saluran pengaduan dapat disampaikan melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung atau layanan aplikasi Yes! Jitu.