| Komponen | ASN Pusat, TNI/Polri, Hakim | ASN Daerah | Pensiunan |
|---|---|---|---|
| Gaji Pokok | 100% | 100% (disesuaikan) | - |
| Tunjangan Melekat | 100% | 100% (disesuaikan) | - |
| Tunjangan Kinerja | 100% | - | - |
| Uang Pensiun | - | - | 100% |
Catatan: Untuk ASN daerah, komponen THR disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah.
Sumber Anggaran dan Dampak Ekonomi
Anggaran THR bersumber dari APBN 2026 yang telah disahkan DPR pada Oktober 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat:
- Meningkatkan daya beli masyarakat, terutama menjelang Lebaran.
- Mendorong konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi sekitar 55% terhadap PDB Indonesia.
- Menggerakkan sektor UMKM dan ritel, mengingat belanja masyarakat biasanya meningkat tajam saat Idul Fitri.
Ekonom memperkirakan injeksi Rp55 triliun ke masyarakat melalui THR akan memberikan multiplier effect signifikan terhadap perekonomian nasional. Bank Indonesia sebelumnya mencatat bahwa konsumsi rumah tangga pada kuartal I setiap tahunnya selalu meningkat didorong oleh belanja Lebaran.
Jadwal Pencairan
Meski belum merinci tanggal pasti, pemerintah menargetkan THR cair pada awal Ramadan. Kalender Islam 2026 menunjukkan bahwa awal Ramadan 1447 H diprediksi jatuh pada sekitar pertengahan Februari hingga awal Maret 2026, tergantung hasil sidang isbat.
Pencairan lebih awal diharapkan memberi ruang bagi ASN untuk merencanakan keuangan dan memanfaatkan momentum diskon Ramadan yang biasanya dimulai sejak pekan pertama puasa.
Cek Status Penerima THR
Bagi ASN dan pensiunan yang ingin memastikan status sebagai penerima THR, dapat melakukan pengecekan melalui:
- Aplikasi MySAPK BKN (untuk ASN aktif)
- Aplikasi Taspen (untuk pensiunan)
- Portal resmi Kementerian Keuangan (informasi umum)
Untuk pensiunan, pencairan THR biasanya dilakukan melalui PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) bagi pensiunan TNI/Polri.
Pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan aparatur negara melalui kenaikan anggaran THR menjadi Rp55 triliun yang akan cair awal Ramadan 2026. Kebijakan ini tidak hanya memberikan kepastian bagi ASN, TNI/Polri, dan pensiunan, tetapi juga diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat menjelang Idul Fitri.