[Locusonline.co] Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak cepat membongkar sengkarut dugaan korupsi kuota haji periode 2023–2024. Pekan depan, lembaga antirasuah mengagendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah saksi dari kalangan biro penyelenggara haji atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penyidik akan memanggil para pengusaha biro perjalanan tersebut untuk memberikan keterangan terkait penyimpangan distribusi kuota haji yang tengah disidik.
"Penyidik mulai minggu depan akan melakukan pemeriksaan maraton. Saksi-saksi yang dipanggil di antaranya berasal dari pihak PIHK," ungkap Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/4/2026) .
Untuk mempercepat proses penanganan perkara agar lebih efektif, tim penyidik tidak hanya terpaku di Jakarta. Budi menjelaskan bahwa lokasi pemeriksaan akan disesuaikan dengan domisili para saksi atau kantor biro travel yang bersangkutan.
"Kami berharap efektivitas penanganan kasus ini meningkat dengan mendekatkan lokasi pemeriksaan ke domisili para biro haji tersebut," ujarnya .
Modus Operandi: Distribusi Kuota Tak Sesuai Aturan
Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang diberikan Arab Saudi kepada Indonesia untuk mempercepat antrean jemaah . Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, seharusnya kuota tersebut dibagi dengan komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Namun, fakta di lapangan justru sebaliknya. KPK mendapati bahwa tambahan kuota tersebut dibagi secara tidak proporsional, dengan porsi yang lebih besar diberikan kepada haji khusus.