LOCUSonline, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap meluncurkan program ambisius bernama Sekolah Manusia Unggul atau Sekolah Maung mulai tahun akademik 2026/2027. Sebanyak 41 sekolah negeri dipilih menjadi pusat pengembangan program tersebut, terdiri dari 28 SMA dan 13 SMK yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat.

Namun di balik jargon manusia unggul, kritik mulai bermunculan. Sejumlah pemerhati pendidikan menilai program tersebut justru berpotensi memperlebar jurang ketimpangan pendidikan di Jawa Barat.

Di saat sebagian sekolah masih sibuk menahan atap bocor dan kekurangan guru, pemerintah dinilai malah lebih fokus memberi label premium kepada sekolah yang sejak awal sudah unggul.

Baca Juga: Sekolah Rakyat Dibangun di 104 Lokasi: Negara Akhirnya Ingat Pendidikan Tak Cukup Modal Spanduk Motivasi

Melansir berita Pikiran Rakyat. Pemerhati pendidikan asal Kabupaten Bandung Barat, Darda Abdullah Sjam, menilai program Sekolah Maung bukan kebutuhan paling mendesak bagi Jawa Barat saat ini.

Menurutnya, persoalan utama pendidikan di Jawa Barat justru masih berkutat pada tingginya angka putus sekolah, ketimpangan kualitas guru, akses pendidikan di daerah terpencil, hingga buruknya infrastruktur sekolah.

"Ketika pemerintah memilih fokus pada 41 sekolah pilihan, sementara ribuan sekolah lain masih berjuang dengan persoalan dasar, maka ketimpangan kebijakan menjadi sangat nyata," ujarnya.

Ia menyoroti fakta bahwa sekolah-sekolah yang dipilih dalam program Sekolah Maung sebagian besar memang sudah berstatus favorit, memiliki fasilitas lebih baik, guru lebih kompeten, dan siswa yang terseleksi.

Artinya, sekolah yang sejak awal sudah nyaman kini mendapat tambahan fasilitas, teknologi, dan peningkatan kualitas guru. Sementara sekolah di pelosok yang bahkan masih kekurangan ruang kelas justru tidak masuk radar prioritas.

"Yang sudah diuntungkan akan terus diuntungkan," katanya.

Darda juga memperingatkan risiko lahirnya segregasi pendidikan secara sistemik. Ketika ada sekolah yang secara resmi diberi cap unggulan, maka sekolah lain otomatis akan dianggap kelas dua.

Menurutnya, label tersebut tidak hanya berdampak pada citra sekolah, tetapi juga memengaruhi rasa percaya diri siswa hingga nilai sosial ijazah di mata masyarakat dan dunia kerja.

Ia juga mempertanyakan sistem penerimaan siswa Sekolah Maung yang menggunakan jalur prestasi tanpa zonasi dan afirmasi.

"Anak berbakat dari keluarga kurang mampu bisa saja kesulitan mengakses sekolah ini karena faktor ekonomi maupun geografis," ujarnya.

Baca Juga: Jakarta Mau Jadi Kota Pendidikan Internasional: Bukan Cuma Tempat Macet dan Gedung Tinggi