Sekolah Maung Jabar Dikritik: Saat Pemerintah Sibuk Membuat Sekolah Elite, Ribuan Kelas Masih Bocor Saat Hujan

Kritik lain muncul karena program tersebut dinilai terlalu terburu-buru. Petunjuk teknis dan pelaksanaan masih disusun, kurikulum khusus belum dijelaskan secara rinci, sementara penerimaan siswa sudah akan dimulai pada tahun ajaran baru.

"Ini lebih terlihat seperti kebutuhan menunjukkan gebrakan politik daripada kesiapan substansial," katanya.

Nada serupa disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji. Ia menyebut program Sekolah Maung tidak mendesak di tengah kondisi pendidikan Jawa Barat yang masih menghadapi banyak persoalan mendasar.

Menurut Ubaid, Jawa Barat masih memiliki angka putus sekolah tertinggi di Indonesia serta ribuan ruang kelas rusak.

"Masalah utama kita itu akses dan pemerataan mutu, bukan kekurangan sekolah elite," ujarnya.

Ia menyindir pemerintah daerah yang dianggap lebih sibuk “mendandani sekolah bagus” dibanding memperbaiki sekolah yang kondisinya hampir roboh.

"Sekolah buruk makin terpuruk, sekolah bagus makin elitis karena diberi bedak dan gincu tambahan," katanya.

JPPI meminta Pemprov Jawa Barat lebih fokus pada pemerataan standar pendidikan dibanding menciptakan proyek mercusuar baru.

Selain memperbaiki fasilitas sekolah yang tertinggal, pemerintah juga didorong memperluas daya tampung SMA dan SMK dengan melibatkan sekolah swasta, terutama di wilayah padat penduduk yang tiap tahun mengalami kekurangan kursi sekolah negeri.

Sementara itu, program Sekolah Maung sendiri dirancang menjadi model sekolah unggulan baru di Jawa Barat dengan berbagai fasilitas dan pengembangan khusus.

Namun publik kini menunggu satu hal penting, apakah program ini benar-benar untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata, atau hanya melahirkan kasta baru di dunia sekolah.

Karena di negeri yang gemar memberi label unggul, sering kali yang tertinggal bukan hanya sekolahnya, tetapi juga rasa keadilan bagi siswa yang tidak kebagian panggung.*****