LOCUSonline, JAKARTA - Peta politik nasional kembali menghangat bahkan sebelum musim pemilu benar-benar tiba. Rencana Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, untuk berkeliling Indonesia mulai Juni 2026 kini dibaca bukan sekadar agenda silaturahmi biasa. Di mata para politisi, perjalanan itu lebih mirip tur konser politik: panggung disiapkan, relawan dipanaskan, dan penonton mulai dihitung potensi suaranya.

Politikus PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, menilai agenda keliling Indonesia tersebut sebagai sinyal awal persaingan politik menuju kontestasi mendatang. Menurutnya, langkah Jokowi dapat dipahami sebagai bagian dari konsolidasi kekuatan politik di tengah dinamika perebutan pengaruh pasca lengser dari kursi presiden.

"Banyak yang melihat ini sebagai genderang kompetisi," ujar Hendrawan.

Pernyataan itu muncul setelah kelompok relawan Projo dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengonfirmasi adanya agenda safari politik Jokowi ke sejumlah daerah di Indonesia.

Baca Juga: Jokowi Siap Safari Politik Lagi, Relawan Sebut Kesehatan Sudah 99 Persen dan Pengaruh Belum Mau Pensiun

Bagi Hendrawan, fenomena tokoh politik saling mengaitkan diri dengan figur besar merupakan praktik lama yang nyaris menjadi tradisi di panggung demokrasi Indonesia. Dalam dunia politik, kedekatan dengan figur populer sering dianggap setara dengan suntikan moral sekaligus vitamin elektoral.

"Secara psikologis itu bisa menumbuhkan rasa percaya dan kesanggupan diri," katanya.

Bedanya, kali ini Jokowi tidak lagi tampil sebagai kepala negara, melainkan figur politik yang mulai diposisikan sebagai pembina kekuatan politik baru di luar lingkaran kekuasaan formal. Situasi itu membuat setiap langkahnya lebih mudah dibaca sebagai manuver politik ketimbang sekadar kunjungan kebangsaan.

Menurut Hendrawan, safari politik tersebut berpotensi dipahami publik sebagai bagian dari upaya konsolidasi partai dan relawan dalam menghadapi perebutan suara pada pemilu mendatang.

"Keliling kali ini akan dipahami sebagai bagian konsolidasi partai, sebagai upaya persiapan berebut suara untuk partai," ungkapnya.

Baca Juga: Heboh Bupati Jalin Hubungan Terlarang: Ketika Drama Politik Diduga Berawal dari Luka Pribadi

Meski demikian, Hendrawan juga memberi catatan bahwa pengaruh seorang mantan pejabat tidak selalu abadi. Dalam politik, efek popularitas dinilai perlahan menyusut seiring waktu dan hilangnya kekuasaan formal.

Ia menilai masyarakat kini memiliki tingkat literasi politik yang lebih tinggi dibanding beberapa tahun sebelumnya. Publik disebut semakin mudah mendapatkan informasi dari berbagai sudut pandang setelah seorang tokoh tidak lagi berada di pusat pemerintahan.

"Selain faktor posisi dan jarak waktu yang menurunkan efek pengaruh, literasi politik masyarakat juga meningkat," ujarnya.

Sindiran halus itu seakan menjadi pengingat bahwa di era media sosial dan perang narasi digital, kharisma politik tidak lagi cukup hanya bermodal nostalgia blusukan atau popularitas masa lalu.