Prabowo dan Sindiran ke “Orang Pintar”: Politik Anti-Elit Makin Laku, Akademisi Jadi Sasaran Guyonan

LOCUSonline, JAKARTA - Prabowo Subianto kembali melontarkan sindiran terhadap kelompok yang disebutnya sebagai “orang pintar”. Dalam sejumlah pidato politik, Presiden kerap menggambarkan kaum intelektual sebagai kelompok yang sibuk teori, pandai bicara, tetapi dianggap jauh dari realitas rakyat kecil.

Pernyataan terbaru disampaikan Prabowo saat menghadiri agenda di Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

"Orang-orang pintar di Jakarta tidak peduli dengan nasib nelayan," ujar Prabowo seperti dikutip berbagai media nasional.

Ucapan itu disampaikan dengan gaya santai dan bernada humor politik. Namun, di balik tawa dan tepuk tangan pendukung, muncul pertanyaan serius soal arah komunikasi politik nasional yang semakin gemar mempertentangkan “orang pintar” dengan “rakyat”.

Baca Juga: Gen Z Menjauh dari Politik? Saat Panggung Demokrasi Terlalu Kaku, Konsep “SENI” Ditawarkan agar Tak Sepi Penonton

Fenomena ini bukan muncul sekali dua kali. Dalam berbagai kesempatan, elite politik memang semakin sering membangun citra bahwa kelompok akademisi, intelektual, atau pengamat adalah simbol orang yang terlalu banyak teori tetapi minim aksi.

Narasi semacam itu efektif secara politik karena mudah diterima publik. Rakyat yang lelah dengan jargon seminar, data statistik, dan debat elite biasanya lebih cepat tersambung dengan bahasa sederhana yang terdengar membela wong cilik.

Masalahnya, pola komunikasi seperti ini perlahan membangun kesan bahwa kepintaran dan pengetahuan justru sesuatu yang patut dicurigai.

Padahal ironinya, hampir semua kebijakan negara tetap disusun oleh para ahli, ekonom, akademisi, teknokrat, dan birokrat yang selama ini justru masuk kategori “orang pintar” yang sering dijadikan bahan sindiran politik.

Di satu sisi, pemerintah membutuhkan data, riset, dan kajian ilmiah untuk menjalankan negara modern. Tapi di sisi lain, pidato politik justru sering menggiring opini bahwa kaum intelektual adalah kelompok yang tidak memahami penderitaan rakyat.

Baca Juga: Demokrasi Versi Take Down : Amien Rais Bicara Kebebasan, Pemerintah Bicara Tombol Hapus

Politik akhirnya berubah seperti panggung sinetron: makin sederhana narasinya, makin mudah viral. Sementara diskusi yang rumit dan berbasis data sering kalah oleh kalimat pendek yang mengundang tepuk tangan.

Padahal persoalan nelayan, petani, kemiskinan, hingga ketimpangan ekonomi tidak cukup diselesaikan hanya dengan pidato anti-elite atau sindiran terhadap akademisi.

Masalah rakyat tetap membutuhkan kebijakan berbasis pengetahuan, bukan sekadar retorika yang laris di podium.