LOCUSonline, YOGYAKARTA - Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII menilai peringatan 28 tahun Reformasi pada 21 Mei 2026 terasa seperti acara nostalgia nasional. Bedanya, jika dulu masyarakat menuntut perubahan dari rezim lama, kini sebagian akademisi justru melihat Indonesia sedang diajak mundur perlahan sambil diminta tetap optimistis dan tersenyum di tengah kurs dolar yang makin atletis menembus Rp18.000.

Ketua PSAD UII, Masduki, menyebut situasi politik, ekonomi, hukum, hingga HAM saat ini menunjukkan gejala regresi berjamaah. Dalam catatannya, berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dinilai semakin menjauh dari enam agenda reformasi 1998 yang dulu dielu-elukan sebagai tiket menuju demokrasi modern.

Menurut PSAD UII, salah satu gejala paling mencolok adalah menguatnya kembali aroma militerisme di ruang sipil. Revisi Undang-Undang TNI, keterlibatan aparat dalam berbagai proyek sipil hingga pembentukan struktur komando baru disebut menjadi sinyal bahwa penghapusan dwifungsi ABRI kini seperti koleksi arsip museum: dipajang, dikenang, tapi perlahan dilupakan praktiknya.

"Agenda reformasi dulu ingin membatasi intervensi militer di sektor sipil. Sekarang justru masyarakat melihat seragam loreng hadir di banyak lini, mulai dari proyek pangan hingga pembekalan beasiswa," sindir Masduki.

Baca Juga: Film Dokumenter Pesta Babi Ramai Diperdebatkan: Saat Judul Lebih Cepat Mengundang Emosi daripada Isi Film

Tak hanya itu, PSAD juga menyoroti pola sentralisasi kekuasaan yang dianggap semakin menumpuk di pemerintah pusat. Otonomi daerah yang dulu dipromosikan sebagai simbol demokrasi lokal kini dinilai berubah menjadi sistem menunggu petunjuk pusat dengan gaya birokrasi satu komando.

Ironinya, di tengah semangat demokrasi yang terus dipidatokan, sejumlah kepala daerah dan pejabat legislatif justru mendapatkan pembekalan bergaya semi-militer di Magelang. Situasi tersebut dianggap memperlihatkan wajah demokrasi yang mulai gemar memakai sepatu lars.

Dalam catatan yang sama, PSAD UII juga menyinggung meningkatnya tekanan terhadap kebebasan berekspresi. Penangkapan aktivis sosial pasca peristiwa Agustus 2025, tuduhan makar, hingga pelarangan sejumlah film dinilai menjadi pertanda ruang kritik publik semakin sempit. Demokrasi, menurut mereka, kini lebih sering diperlakukan seperti dekorasi acara kenegaraan yang dipasang saat pidato, dibereskan setelah acara selesai.

Di sektor hukum dan politik, pemerintahan saat ini juga dikritik karena dianggap gagal menyelesaikan persoalan warisan kekuasaan sebelumnya. Praktik politik dinasti, dugaan intervensi terhadap lembaga hukum, hingga pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto disebut sebagai ironi sejarah yang membuat sebagian publik bertanya apakah reformasi benar-benar masih hidup atau hanya tinggal slogan upacara tahunan.

Baca Juga: Politik Indonesia 2024-2029 Disebut Masuk Era “Grand Coalition”: Oposisi Makin Tipis, Diplomasi Makin Lincah

Sementara itu, kondisi ekonomi turut menjadi sorotan tajam. Pelemahan rupiah hingga menyentuh Rp18.000 per dolar AS disebut sebagai alarm serius atas rapuhnya fondasi ekonomi nasional. Namun di saat masyarakat mulai cemas dengan harga kebutuhan pokok dan daya beli yang tertekan, pemerintah justru dinilai lebih sibuk memperkenalkan proyek-proyek populis bernilai jumbo.

Program seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Food Estate, hingga Sekolah Rakyat disebut PSAD sebagai proyek besar dengan semangat heroik, tetapi berpotensi membebani anggaran negara jika tidak dibarengi tata kelola yang matang. Publik pun, menurut kritik tersebut, diajak percaya bahwa semua masalah bangsa bisa selesai lewat program berlabel merah putih dan slogan optimisme.

"Reformasi akhirnya hanya menjadi mantra politik. Diucapkan setiap tahun, tetapi praktik kekuasaan bergerak ke arah sebaliknya," ujar Masduki.

PSAD UII pun meminta pemerintah menghentikan berbagai kebijakan yang dianggap memperkuat militerisme, membuka kembali ruang demokrasi, menghentikan proyek populis yang dinilai membebani masyarakat, serta memperbaiki arah ekonomi nasional sebelum publik benar-benar merasa hidup di masa lalu dengan teknologi masa depan.

Di tengah situasi tersebut, masyarakat kini tampaknya hanya bisa berharap satu hal: semoga reformasi tidak benar-benar berubah menjadi konten nostalgia tahunan yang diperingati sambil menyaksikan nilai tukar rupiah terus menanjak seperti harga cabai menjelang lebaran.*****