Sumber menambahkan, program ekonomi hebat dan desa hebat juga harus dijelaskan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tentang indikitor-indikatornya.
"Pak Bupati jangan sampai disebut bupati omon-omon. Setiap dinas dan bupati sekalipun harus memahami setiap indikator dari program kerja yang akan dilaksanakan, kalau hanya sebatas menjelaskan apa saja indikatornya, lalu bagaimana mau melangkah. Jangan seperti orang bermimpi mau membuat rumah, tetapi materialnya saja tidak tahu," terangnya.
Kemudian sumber juga memberikan kritikan keras terhadap program pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) tentang satu lapangan sepakbola satu desa. Program ini harus dijelaskan rasionalisasi anggarannya terlebih dahulu. Urgensinya apa, nilai positif dan negatifnya harus dipahami secara menyeluruh.
"Dari 421 desa 23 kelurahannya, apakah Pemkab Garut sudah memiliki lahan, bagaimana juga dengan lokasi dan kesiapan anggarannya. Untuk program ini saya menilai sebagai program halusinasi, kecuali Pemkab Garut bisa menjelaskan berapa dan bagaimana mendapatkan anggaran itu, sehingga setiap desa dan kelurahan memiliki lapangan sepakbola," imbuhnya.
Sumber juga mempertanyakan prioritas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada infrastruktur. Pemkab Garut harus bisa menjelaskan kajian dan catatan-catatannya.
"Saya yakin tugas dan tanggung jawab Pemkab ini berat, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan baik dengan semua pihak. Bupati dan wakil bupati harus membuktikan setiap janjinya. Kalau hanya omon-omon saja, maka bersiaplah menerima konsekuensinya. Tidak lagi dan bahkan bisa dihujat oleh rakyat, sehingga nama baik pribadi dan keluarganya yang menjadi korban," pungkas sumber.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Garut, Abdusy Syakur Amin saat dihubungi media ini, Senin (11/08/2025) melalui Whats App belum memberikan tanggapan apapun. (Asep Ahmad)