LOCUSonline - Perdebatan mengenai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mempertanyakan intensitas lawatan internasional Presiden, Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya akhirnya angkat bicara dan memberikan jawaban terbuka yang tak kalah lugas.
Di tengah sorotan publik terhadap agenda kunjungan Presiden ke Prancis yang kembali dilakukan dalam waktu berdekatan, Teddy menegaskan bahwa diplomasi tidak dapat diukur dari jumlah cap paspor atau banyaknya foto bersama pemimpin dunia, melainkan dari hasil konkret yang diperoleh bagi kepentingan nasional.
Melalui pernyataan yang diunggah akun resmi Sekretariat Presiden pada Senin (1/6/2026), Teddy menyebut kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun ia mengingatkan agar kritik tidak mengaburkan fakta mengenai kerja diplomasi yang sedang dijalankan pemerintah.
"Kritik dan masukan tentu penting. Tetapi jangan sampai mengaburkan fakta dari mereka yang sedang bekerja dan berjuang membawa kepentingan bangsa di panggung dunia," ujar Teddy.
Kalimat tersebut muncul setelah Dino Patti Djalal menyampaikan pandangannya terkait tingginya frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo sejak menjabat. Menurut Dino, intensitas kunjungan tersebut mulai memunculkan pertanyaan publik, terutama terkait efektivitas dan biaya yang harus ditanggung negara.
Dalam video yang diunggah melalui media sosial pribadinya, Dino mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pandangan tersebut mengingat pengalamannya panjang di dunia diplomasi.
"Dari perhitungan kami, Presiden Prabowo menjadi salah satu kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan luar negeri. Dalam satu dari enam hari masa jabatannya, beliau berada di luar negeri," kata Dino.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap kunjungan kenegaraan membutuhkan biaya besar, mulai dari operasional pesawat, pengamanan, protokol, logistik hingga akomodasi rombongan.
Namun bagi Teddy, persoalannya tidak sesederhana menghitung frekuensi perjalanan atau jumlah hari di luar negeri. Menurutnya, kondisi geopolitik global saat ini menuntut Indonesia lebih aktif membangun hubungan strategis dengan berbagai negara.
Dalam penjelasannya, Teddy memaparkan sejumlah poin yang menurut pemerintah sering luput dari perhatian publik.
Salah satunya terkait biaya perjalanan Presiden. Ia menegaskan bahwa pengeluaran pribadi Presiden Prabowo yang melebihi anggaran negara ditanggung secara mandiri dan tidak dibebankan kepada APBN.
"Setiap kelebihan biaya di luar anggaran negara sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," tegas Teddy.
Selain itu, ia juga membantah anggapan bahwa rombongan Presiden saat kunjungan luar negeri semakin besar. Menurutnya, jumlah delegasi justru mengalami efisiensi signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
"Jika dulu bisa mencapai lebih dari 120 orang dalam satu kunjungan, sekarang rata-rata hanya sekitar 50 sampai 60 orang," katanya.