“Membuka 100 ribu lapangan kerja tidak mudah. Kepemimpinan sebelumnya, Rudi–Helmi, selama 10 tahun hanya mampu membuka kurang dari 50 ribu,” ujarnya.
Ia juga menyinggung fakta PHK ribuan karyawan di Garut serta gugatan masyarakat terkait investasi yang diduga bermasalah secara hukum.
“Bagaimana mau membuka 100 ribu lapangan kerja kalau regulasi investasi masih banyak celah hukum,” katanya.
Program ekonomi hebat dan desa hebat, lanjutnya, juga harus dijelaskan indikatornya oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
“Bupati jangan sampai disebut bupati omon-omon. Harus paham setiap indikator program, bukan sekadar menyebutkan,” ujarnya.
Sumber pun mengkritik program Dispora yang menargetkan satu lapangan sepak bola per desa. Menurutnya, anggaran, lahan, dan urgensi program ini harus dijelaskan terlebih dahulu.
“Dari 421 desa dan 23 kelurahan, apakah lahan sudah tersedia? Kalau tidak ada perhitungan jelas, program ini hanya halusinasi,” ujarnya.
