Baca Juga : Prabowo: Negara Jamin Aspirasi Murni Rakyat, Pelaku Perusakan Ditindak Tegas
Menurutnya, aksi yang melibatkan 600–700 orang ini memang dirancang sebagai demonstrasi damai tanpa provokasi maupun kekerasan.
“Garut ingin jadi contoh panggung aksi yang damai, bukan anarkis. Kami juga minta aparat tidak represif ke depannya. Dialog harus tetap jadi jalan utama,” kata Adrian.
Dari pertemuan tersebut, lahir enam poin kesepakatan:
- DPRD Garut siap melaksanakan transparansi kinerja dan pertanggungjawaban anggaran melalui publikasi media.
- DPRD akan melaporkan secara tertulis hasil reses.
- DPRD segera merevisi peraturan tata tertib, menyelesaikan kode etik, dan tata beracara.
- Pemkab Garut memprioritaskan peningkatan IPM.
- Bupati Garut segera menyelesaikan kekosongan jabatan di SKPD.
- Aparat Penegak Hukum diminta menjamin kebebasan berpendapat tanpa represifitas.
Dialog ini ditutup dengan komitmen bersama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif di Garut harus membuka pintu selebar-lebarnya bagi mahasiswa dan masyarakat untuk berdialog langsung.(Suradi)
