4,8 Meter dari Bibir Sungai: Investasi Melesat, Regulasi Tersesat
Tak ingin terus menonton lakon janji yang tak kunjung ditepati, GLMPK akan melayangkan surat pengawasan dan peringatan resmi kepada Komisi 2 DPRD Garut, PT. JIL, dan Dinas PUPR Bidang Tata Ruang.
Isi surat tersebut antara lain meminta DPRD menegur PT. JIL secara tertulis, mendesak Dinas PUPR menegakkan aturan sempadan sungai sebagaimana Perda Garut Nomor 6 Tahun 2019, serta mengingatkan Satpol PP agar siap mendampingi jika diperlukan eksekusi paksa.
Jika PT. JIL masih enggan mengubah janji menjadi aksi, GLMPK menyatakan siap menempuh jalur hukum dan aksi massa.
“Kalau pagar tidak bisa dipasang secara sukarela, ya kami bantu pasangkan secara konstitusional,” tegas Ridwan.
Sementara itu, pagar yang dijanjikan masih absen di lokasi. Mungkin sedang dalam perjalanan panjang dari notulen ke kenyataan.(asep Ahmad)
