“Semuanya tergantung pada kepala daerahnya nanti ke depan,” ujar Purbaya, usai audiensi dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Dengan kata lain, bola ada di tangan pemda, tapi gawangnya ada di kementerian.
Pemerintah pusat berharap, dengan mekanisme baru ini, pemda akan lebih tertib mengelola anggaran. Kepala daerah diminta tidak reaktif terhadap angka transfer yang mengecil, tetapi menjadikannya “cambuk untuk menata ulang program kerja”.
Pesan itu terdengar seperti motivasi seminar kepemimpinan fiskal, hanya saja tidak semua pemda punya jurus survival saat “cambuk” benar-benar mendarat. Beberapa daerah masih bergantung pada dana transfer layaknya anak kost menunggu kiriman bulanan.
Kemenkeu menjanjikan pemantauan ketat terhadap penyerapan anggaran hingga akhir tahun. Tujuannya: memastikan setiap rupiah benar-benar tepat sasaran dan bebas penyimpangan.
Pemerintah berjanji tidak akan berpangku tangan jika ada pemda yang kesulitan fiskal meski tidak disebut apakah akan duduk bersila sambil menunggu laporan efisiensi daerah.(Bhegin)
