- Shanghai Decent Investment Group: 49,69%
- PT Sulawesi Mining Investment: 25%
- PT Bintang Delapan Investama: 25,31%
Perusahaan ini menaungi belasan entitas industri yang memproduksi berbagai produk turunan nikel, mulai dari nickel pig iron, stainless steel, hingga bahan baku baterai listrik.
Akar Polemik: Kekosongan Pengawasan Keimigrasian dan Kepabeanan
Meski secara teknis pengelolaannya diawasi oleh Kemenhub, yang memicu polemik adalah tidak adanya kehadiran fisik petugas Bea Cukai dan Imigrasi di bandara tersebut. Kondisi ini berarti setiap pergerakan orang dan barang yang masuk dan keluar melalui bandara itu tidak melalui proses pemeriksaan resmi oleh kedua instansi negara tersebut.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin-lah yang pertama kali mengungkap temuan ini public, yang kemudian memicu gelombang reaksi.
Reaksi Tokoh Negara: "Potensi Negara dalam Negara"
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menyuarakan kekhawatiran yang sangat dalam. Ia menilai kondisi ini berpotensi menciptakan "negara dalam negara". Dalam pernyataannya yang dikutip Antara (25/11), Tamsil menegaskan, "Kita tidak boleh membiarkan sekecil apapun ada aset negara yang dikuasai oleh swasta secara ilegal." Ia menekankan bahwa negara tidak boleh membiarkan aset strategis dikelola tanpa kontrol penuh pemerintah, terlebih dengan luasnya kawasan industri dan tingginya mobilitas orang dan barang di dalamnya.
Kekhawatiran yang sama disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh. Ia mengecam keras operasional bandara tanpa pengawasan aparat negara dan menyebutnya sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip kedaulatan wilayah udara dan sebuah ancaman terhadap keamanan nasional.
"Ini harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu untuk menindak tegas siapa pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati," tegas Oleh Soleh seperti dikutip dari laman resmi Fraksi PKB. Ia mendesak Kemenhub, Kementerian Keuangan, serta aparat pertahanan dan keamanan untuk segera melakukan langkah penertiban dan penyelidikan menyeluruh.
Tanggapan dan Dampak
Hingga berita ini diturunkan, upaya untuk mendapatkan konfirmasi langsung dari PT IMIP mengenai isu ini belum berhasil. Seperti dilaporkan tirto.id, permintaan konfirmasi yang dikirim pada Rabu (26/11) belum mendapat tanggapan.
Polemik Bandara IMIP ini menyoroti sebuah titik rawan dalam pengelolaan kawasan industri strategis. Di satu sisi, kehadiran investasi besar dan fasilitas pendukung seperti bandara dinilai penting untuk efisiensi operasional. Namun, di sisi lain, hal itu tidak boleh mengabaikan aspek kedaulatan dan keamanan negara yang merupakan harga mati. Viralnya kasus ini di media sosial mencerminkan tuntutan publik kepada pemerintah untuk menangani persoalan ini dengan serius, transparan, dan tegas. (**)
