Johan mendesak Menhut melakukan audit menyeluruh izin pemanfaatan kawasan hutan. Ia bahkan bicara soal revisi UU Kehutanan yang sejatinya sudah berdebu karena lama dipinggirkan.
“Kayu-kayu itu adalah tamparan keras atas keberpura-puraan kita,” katanya. Tamparan keras, yang sayangnya jatuhnya ke rakyat lagi.
DPR Panggil Kemenhut: Rapat Setiap Bencana, Aksi Nyatanya Kapan?
Komisi IV DPR bergerak: memanggil Kemenhut pada 4 Desember mendatang.
Isinya? Masih agenda klasik:
– Peta aliran sungai
– Tutupan lahan
– Kerusakan hutan
– Program reboisasi
– dan tentu saja berapa duitnya.
Semuanya terdengar akrab, mirip playlist lama yang diputar ulang tiap kali banjir datang.
Di Lapangan Kayu Berserakan, Warga Kehilangan, Pemerintah Mengumpulkan Dokumen
Sementara para pejabat saling melempar data dan berseru soal audit, warga di Sumatera cuma punya satu kalimat pendek:
“Kami tenggelam, kami kehilangan. Kenapa baru sibuk setelah semuanya hanyut?”
Karena begitulah ritme klasik bencana ekologis di negeri ini:
– Hutan digarap diam-diam
– Sungai memikul dosa
– Banjir melabrak kampung
– Pemerintah baru rapat setelah viral
– Siklus berulang sampai lupa siapa yang harusnya menjaga hulu.*****
