LOCUSONLINE, ACEH – Satu lagi episode data manis untuk bos, realita pahit untuk rakyat. Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, TA Khalid, menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menyajikan laporan yang jauh dari kenyataan kepada Presiden Prabowo Subianto soal progres pemulihan listrik pasca banjir dan longsor di Aceh.
Versi Bahlil kepada Presiden: listrik menyala 93 persen (7 Desember) dan 97 persen (8 Desember).
Versi lapangan menurut Khalid: baru 60 persen.
Jika angka pemerintah boleh meroket tanpa sensor, maka krisis pasokan listrik di 18 kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh resmi memasuki babak statistik fiksi tingkat kementerian.
Khalid tak pakai basa-basi, “Jangan bohongi Presiden. Rakyat sedang kena bencana, butuh listrik, butuh kepastian,” ujarnya, Selasa (9/12/2025).
Di tengah rumah hanyut, logistik terlambat, dan warga bertahan di titik pengungsian, data listrik adalah instrumen krusial untuk menentukan strategi penanganan. Salah data, salah kebijakan. Salah kebijakan, rakyat tambah sengsara.
Dampak Pembelokan Data:
- Penanganan bencana menjadi lambat karena indikator pemulihan tidak sesuai fakta.
- Alokasi anggaran dan hunian sementara berpotensi dipangkas karena dianggap “sudah pulih”.
- Pemerintah daerah bisa menjadi sasaran amarah rakyat karena dianggap tidak becus, padahal angka pusat sudah dimanipulasi.
Khalid memperingatkan, “Bisa jadi saat hunian sementara dibangun, data sesungguhnya juga ikut dikurangi. Ini mengadu pemimpin lokal dengan rakyatnya.”
