Namun, langkah-langkah struktural "besar" ini seperti berada di alam yang berbeda dengan realitas warga Gumuruh. Sementara Gubernur berbicara tentang normalisasi sungai dari hulu hingga hilir yang membutuhkan koordinasi lintas wilayah dan waktu lama, warga di RW 11 hanya membutuhkan saluran drainase yang berfungsi untuk mengalirkan air hujan dari atap rumah mereka. Mereka bertanya, apakah moratorium izin perumahan baru akan mengeringkan genangan yang sudah bertahun-tahun mengganggu depan rumah mereka?
Kolaborasi atau Pencitraan? Teknologi vs Birokrasi
Pemkot Bandung sebenarnya memiliki alat canggih untuk mengatasi keluhan seperti di Gumuruh: Laci RW, sistem pelaporan digital yang memungkinkan warga melaporkan masalah langsung melalui RT/RW. Lurah Sirojudin mengaku sistem ini sangat membantu, dengan 46% pertanyaan warga dijawab langsung oleh pengurus RT, mempercepat identifikasi masalah.
Namun, teknologi ini hanya sebatas alat pelapor. Setelah laporan masuk dan OPD turun untuk survei—seperti yang terjadi di Gumuruh—jalan berliku birokrasi, anggaran, dan lelang proyek masih harus dilalui. Prosesnya bisa memakan waktu berbulan-bulan, sementara musim hujan hanya berjarak hitungan minggu.
Inilah paradoks yang dihadapi: di satu sisi, ada kemajuan teknologi dan respons cepat di level tapak. Di sisi lain, terdapat birokrasi yang lamban dan kebijakan makro yang meski visioner, terasa jauh dari tanah basah di gang-gang sempit Gumuruh.
Lalu, Akankah Gumuruh Tetap Tenggelam?
Pertanyaan terbesar kini menggantung: akankah kolaborasi warga melalui Siskamling Siaga Bencana dan respons cepat Pemkot lewat Laci RW cukup untuk menyelamatkan Gumuruh dari banjir tahun depan? Ataukah, langkah-langkah struktural dari provinsi dan kabupaten—seperti moratorium dan normalisasi sungai—yang butuh waktu tahunan untuk berdampak, justru akan datang terlambat?
Yang jelas, semangat warga Gumuruh tidak padam. Mereka terus berinovasi dengan sistem patroli siaga dan pelaporan digital. Sementara itu, di tingkat elite pemerintah, wacana penataan ruang dan moratorium terus bergulir. Dua dunia ini harus segera bertemu pada satu titik: pengeringan konkrit genangan di RW 11, bukan sekadar wacana di atas kertas. Jika tidak, Siskamling Siaga Bencana edisi ke-52, ke-53, dan seterusnya, hanya akan menjadi ritual tahunan tempat warga melaporkan masalah yang sama, sambil berharap kali ini pemerintah tidak sekadar "turun tangan", tetapi benar-benar "menyelesaikan masalah".
