Kebijakan baru pemerintah pusat ini berhasil mencegah krisis kelaparan satwa, sekaligus mengakhiri ketergantungan pada donasi publik yang berisiko tinggi untuk hewan koleksi.
[Locusonline.co, Bandung] Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) resmi mengambil alih penuh tanggung jawab penyediaan pakan bagi seluruh satwa di Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo). Pada Jumat, 19 Desember 2025, bantuan pakan tahap pertama telah tiba di lokasi dan langsung didistribusikan, mengakhiri ketergantungan satwa pada donasi publik yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir.
Peristiwa ini menjadi titik balik signifikan bagi sekitar 711 satwa di dalamnya, termasuk banyak satwa langka dan dilindungi. Kepala Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah BKAD Kota Bandung, Awal Haryanto, yang memimpin pengecekan langsung, memastikan bahwa mulai hari ini kebutuhan pakan sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat.
Dari Konflik Internal Menuju Krisis Pakan
Perjalanan Bandung Zoo menuju situasi kritis ini berawal dari konflik internal dan dualisme manajemen yang berkepanjangan di tubuh Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) selaku pengelola. Konflik ini menyebabkan kebun binatang terpaksa menutup operasionalnya sejak 6 Agustus 2025, yang kemudian memutus aliran pendapatan utama.
Akibatnya, dana operasional—termasuk untuk pakan satwa yang mencapai Rp13 juta per hari atau Rp400 juta per bulan—terus menipis. Puncaknya, sejak awal Desember 2025, Bandung Zoo mulai sangat bergantung pada donasi masyarakat dan kreativitas karyawan, seperti memanen ikan dari kolam internal dan memodifikasi menu karnivora untuk bertahan hidup.
Kronologi Penetapan Kebijakan Baru
Pemerintah secara bertahap mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan satwa, yang berpuncak pada penyaluran bantuan hari ini.
Minggu Pertama Desember: Krisis dan Sinyal Awal Bantuan
Pada pertengahan bulan, kondisi pakan sudah sangat menipis. Humas Bandung Zoo, Sulhan Syafi'i, menyatakan bahwa satwa bertahan dari donasi dan diperkirakan stok hanya cukup untuk sekitar satu minggu ke depan. Di sisi lain, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat selaku perpanjangan tangan Kemenhut mulai menyatakan bahwa proses dukungan pakan dari pusat telah berjalan.
