Ironisnya, lahan sawah yang dulunya produktif kini sudah berubah total menjadi bangunan pabrik milik PT Pratama Abadi Industri, lengkap dengan ruang produksi, gudang, TPS B3, hingga fasilitas kelistrikan. Beton sudah berdiri, sementara proses hukum masih mencari napas.
Pelapor menegaskan, tanggung jawab tidak hanya berada di pundak perusahaan, tetapi juga pejabat penerbit izin serta pihak yang mengeluarkan kajian teknis tata ruang. Ia menilai lambannya penanganan perkara justru berpotensi menciptakan preseden buruk bagi tata ruang dan kepastian hukum di Garut.
Dalam waktu dekat, langkah praperadilan ke Pengadilan Negeri Garut pun disiapkan sebagai bentuk protes atas stagnasi penyidikan. Sementara itu, Polres Garut masih belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus tersebut.
Di satu sisi, tambang pasir yang “belum lengkap berkasnya” bisa cepat disetop demi lingkungan. Di sisi lain, sawah yang sudah terlanjur berubah jadi pabrik masih menunggu kepastian hukum. Garut pun kembali menunjukkan konsistensinya: tegas pada pasir, sabar pada beton.*****
