[Locusonline.co] Kabupaten Bandung Barat — Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bandung Barat yang mencapai 6,60 persen pada Agustus 2025 memantik perhatian serius terhadap persoalan ketenagakerjaan di salah satu wilayah penyangga Bandung Raya ini. Meski angka tersebut sedikit di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat yang sebesar 6,77 persen, posisinya yang berada pada peringkat ke-14 tertinggi se-Jabar dari 27 kabupaten/kota menandakan tantangan berat dalam menyerap angkatan kerja, khususnya dari kalangan lulusan SMA dan SMK.
Data terperinci yang dirilis BPS dan diakomodir berbagai media ini mengungkap fenomena yang lebih kompleks dari sekadar angka statistik: di balik posisi "menengah atas" TPT KBB, tersembunyi masalah struktural berupa "mismatch" atau ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, yang menjadi penyumbang utama tingginya jumlah pengangguran muda.
Meski bukan wilayah dengan TPT tertinggi, Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus. Analisis data TPT Agustus 2025 menunjukkan situasi yang paradoks di Jawa Barat secara keseluruhan. Provinsi yang meraih juara realisasi investasi nasional dengan nilai Rp 296,8 triliun ini justru masih bergulat dengan angka pengangguran yang secara konsisten lebih tinggi dari rata-rata nasional (4,8% - 5,3%).
Berikut adalah peringkat TPT untuk wilayah-wilayah utama di sekitar Bandung Raya, yang memberikan konteks bagi posisi Kabupaten Bandung Barat:
| Kabupaten/Kota | TPT (Agustus 2025) | Peringkat se-Jawa Barat | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Kota Bandung | 7,22% | Peringkat 11 | TPT perkotaan lebih tinggi (7,19%) dibanding perdesaan (4,92%). |
| Kabupaten Bandung Barat | 6,60% | Peringkat 14 | Masuk kelompok menengah atas. Mayoritas penganggur adalah lulusan SMA/SMK. |
| Kabupaten Bandung | 6,68% | Peringkat 13 | Pemerintah daerah mengelola TPT sekitar 6,2% dengan target penyerapan 10 ribu tenaga kerja/tahun. |
| Kota Cimahi | 8,75% | Peringkat 2 | Salah satu TPT tertinggi, mencerminkan tantangan di wilayah industri. |
Fenomena menarik terlihat di mana beberapa wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tertinggi, seperti Bekasi, justru mencatat TPT paling tinggi (8,78%). Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya upah minimum tidak serta-merta menurunkan pengangguran dan bisa jadi mempengaruhi daya serap tenaga kerja oleh industri.
Akar Masalah: Jurang Kompetensi dan Ledakan Angkatan Kerja Muda
Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat menyebutkan bahwa dari sekitar 72.997 penganggur, mayoritasnya adalah lulusan SMA dan SMK. Ironisnya, SMK yang dirancang sebagai sekolah vokasi "siap kerja" justru menjadi penyumbang terbesar. Hal ini menandakan gagalnya konsep "link and match" antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan riil industri.
Beberapa faktor kunci yang memicu tingginya TPT di KBB dan Jabar antara lain:
