Hutang, sambung Ridwan bisa membatasi inovasi para pejabat dalam menjalankan peran dan pungsinya sebagai abdi negara. “Kami telah mengantongi informasi bahwa hutang-hutang sejumlah pejabat itu bukan karena untuk pengobatan atau lainnya, namun untuk hal lain. Untuk itu kami meminta pejabat-pejabat terkait memberikan teladan yang benar kepada warga Garut, dengan mengembalikan hak orang lain,” jelasnya.
Ketika disinggung tentang nama dan data yang konkrit terkait nama, jumlah hutang dan aliran dana yang dipinjam, Ridwan tidak membukanya secara gamblang. Menurutnya, tidak semua harus dibuka ke publik.
“Tidak elegant jika harus semua dibuka. Kami hanya mengingatkan saja, karena soal hutang itu perhitungannya sangat panjang. Menurut Agama yang saya yakini, hutang harus dibayar. Wajib,” tegasnya.
Sementara itu, salah satu pejabat yang disebut-sebut memiliki hutang dengan nilai cukup fantastis dan belum menunaikan kewajibannya mengaku tidak bisa membuka untuk keperluan apa uang yang dipinjamnya. Iapun mengaku bahwa dirinya memang memiliki hutang.
“Kalau soal utang tidak bisa disampaikan buat apa. Hutang mah ada,” ujar MD menjawab pertanyaan wartawan dengan singkat. (asep ahmad)
