2. Inisiatif Penyelamatan Ekonomi Media
Dewan Pers telah mengambil langkah proaktif melalui beberapa inisiatif jangka panjang:
- Dialog dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mencari solusi komprehensif atas PHK.
- Pengembangan Dana Jurnalisme Indonesia yang diharapkan menjadi penopang keberlanjutan ekosistem pers.
- Usulan revisi UU Hak Cipta agar karya jurnalistik mendapat pengakuan hak ekonomi yang lebih kuat.
- Kerja Sama dengan KPPU: Nota Kesepahaman dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mendorong persaingan sehat antara media dan platform global.
Era AI: Menjaga "Nurani Publik" di Tengah Transformasi dan Disinformasi
Menteri Meutya Hafid menekankan bahwa dalam gelombang transformasi digital dan AI, kehadiran pers yang kredibel dan independen adalah kebutuhan dasar demokrasi. Pemerintah menegaskan bahwa tata kelola AI harus berpusat pada manusia, dan jurnalisme harus tetap humanis untuk menjaga kepercayaan publik.
Dewan Pers telah mengantisipasi tantangan ini dengan menerbitkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan AI dalam karya jurnalistik. Aturan ini memastikan AI hanya menjadi alat bantu, bukan pengganti peran dan etika jurnalis.
Jalan ke Depan: Transformasi, Regulasi Konvergensi, dan Peran Publik
Pakar komunikasi menilai masa depan media bergantung pada kemampuan bertransformasi tanpa kehilangan integritas. Jurnalisme berbasis data, pemanfaatan AI yang bertanggung jawab, serta model bisnis berlangganan dan kolaboratif diprediksi akan berkembang.
Namun, solusi mendasar diperlukan melalui undang-undang konvergensi media yang baru. Undang-undang ini diperlukan untuk mengatasi asimetri regulasi yang timpang saat ini, di mana televisi diatur sangat ketat sementara platform digital dengan pengaruh besar bergerak bebas.
Tema HPN 2026, "Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat", merefleksikan visi bahwa pers yang sehat adalah fondasi demokrasi yang bermartabat. Di tengah kebisingan media sosial, pers dituntut untuk tetap menjadi jangkar kebenaran, menjaga nurani publik, dan menjadi institusi yang tidak hanya memproduksi berita, tetapi juga membentuk makna dan realitas sosial yang bertanggung jawab. (**)
