Di sisi lain, Badan Intelijen Strategis TNI diperintahkan mengoordinasikan para atase pertahanan Indonesia di negara-negara yang terdampak konflik. Tugas mereka mencakup pendataan serta pemetaan keberadaan warga negara Indonesia yang berada di wilayah rawan.
Apabila situasi memburuk, langkah evakuasi terhadap WNI juga diminta untuk disiapkan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, kedutaan besar RI di berbagai negara, serta otoritas terkait di kawasan tersebut.
Instruksi lain diberikan kepada Komando Daerah Militer Jaya agar meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis dan kawasan kedutaan asing di wilayah DKI Jakarta.
Satuan intelijen TNI juga diminta memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan di sekitar fasilitas strategis maupun perwakilan diplomatik.
Sementara itu, badan pelaksana pusat di lingkungan TNI diperintahkan meningkatkan kesiapsiagaan pada satuan masing-masing. Setiap perkembangan situasi yang terjadi di lapangan juga diwajibkan untuk segera dilaporkan kepada Panglima TNI.
Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa isi telegram bersifat perintah operasional yang harus dijalankan oleh seluruh jajaran TNI.
Upaya konfirmasi terkait status siaga tersebut sempat diajukan kepada Kepala Pusat Penerangan TNI Aulia Dwi Nasrullah. Namun hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan terkait pelaksanaan status siaga tingkat satu tersebut.*****
