Baca Juga : Saat Dunia Berperang, Presiden Mengingatkan: Bersiaplah Hidup Tidak Selalu Mudah
Di titik inilah ia mempertanyakan aturan yang menurutnya tidak masuk akal. Prabowo menyebut terdapat ketentuan yang memperbolehkan perusahaan induk BUMN diaudit oleh negara, tetapi tidak selalu berlaku bagi perusahaan turunan.
Ia mempertanyakan dasar aturan tersebut, karena menurutnya logika pengawasan semestinya tidak berhenti pada perusahaan induk saja, sementara unit bisnis yang lahir dari perusahaan tersebut berada di luar jangkauan audit yang sama.
Dalam pandangannya, struktur perusahaan negara yang terlalu berlapis berpotensi menimbulkan ketidakefisienan. Karena itu, ia menekankan pentingnya konsolidasi manajemen agar pengelolaan aset negara menjadi lebih rasional dan mengikuti standar tata kelola terbaik.
Prabowo juga menyinggung bahwa upaya penataan manajemen yang lebih terintegrasi telah menunjukkan hasil awal, termasuk peningkatan tingkat pengembalian aset yang menurutnya telah melampaui 300 persen. Meski demikian, ia menilai capaian tersebut masih belum memenuhi target jangka panjang yang diharapkan pemerintah.
Pernyataan Presiden tersebut sekaligus membuka kembali perdebatan lama mengenai transparansi dan pengawasan terhadap jaringan perusahaan negara yang semakin kompleks. Di atas kertas, BUMN dibangun untuk melayani kepentingan publik.
Namun ketika jumlah anak dan cucu perusahaan terus bertambah, pertanyaan yang kini muncul menjadi sederhana sekaligus tajam: jika induknya boleh diaudit negara, mengapa keturunannya justru bisa berdiri di wilayah yang lebih samar pengawasannya.*****
