Modus: Dugaan Suap Fee Proyek Infrastruktur
KPK mengungkapkan bahwa OTT ini terkait erat dengan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Juru Bicara Budi Prasetyo menjelaskan, "Diduga adanya penerimaan yang dilakukan oleh pihak Bupati berkaitan dengan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Cilacap" .
Sumber lain menyebutkan, kasus ini mengarah pada praktik suap atau fee proyek infrastruktur. Dugaan sementara, sejumlah proyek pembangunan di Cilacap diduga menjadi komoditas untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi oknum pejabat dan pihak swasta terkait .
Barang Bukti: Uang Tunai Ratusan Juta Rupiah Disita
Dalam operasi tersebut, penyidik KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti kunci. Yang paling signifikan adalah uang tunai dalam jumlah yang diduga mencapai ratusan juta rupiah .
"Barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini salah satunya adalah dalam bentuk uang tunai," ujar Budi Prasetyo. Namun, ia belum dapat merinci jumlah pastinya karena masih dalam proses penghitungan oleh tim di lapangan . Uang tunai ini diduga kuat sebagai alat bukti transaksi suap terkait proyek-proyek di Cilacap.
Profil Singkat Syamsul Auliya Rachman
Syamsul Auliya Rachman adalah Bupati Cilacap periode 2024-2029. Ia baru sekitar satu tahun menjabat sebagai orang nomor satu di Cilacap. Pria kelahiran 30 November 1985 ini merupakan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan memulai kariernya dari bawah sebagai birokrat, pernah menjabat sebagai Kasie Trantibum Kecamatan Kedungreja hingga ajudan Bupati Cilacap sebelumnya. Sebelum menjadi bupati, ia juga menjabat sebagai Wakil Bupati Cilacap periode 2017-2022 .
Menarik untuk dicermati, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2025, Syamsul tercatat memiliki total kekayaan mencapai Rp12.039.790.782. Kekayaan tersebut sebagian besar berupa tanah dan bangunan senilai Rp8 miliar lebih, serta mobil mewah .
Pukulan Telak: Harapan Gubernur Jateng Pupus dalam 4 Hari
Penangkapan Syamsul Auliya menjadi pukulan telak, khususnya bagi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Hanya empat hari sebelumnya, pada Senin (9/3/2026), Ahmad Luthfi dengan lantang berpesan kepada para bupati/wali kota se-Jateng untuk tidak ada lagi OTT KPK. Pesan keras itu disampaikan menyusul dua OTT sebelumnya di Jateng yang menjerat Bupati Pati Sudewo dan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
"Setelah Pati, Pekalongan Kabupaten. Saya tidak pengen satu setengah bulan lagi ada lagi ada lagi (OTT KPK), jelas? Cukup dua kali, ora enek ping telu ping papat, ora ono! (tidak ada yang ketiga, keempat, tidak ada)," ujar Ahmad Luthfi saat itu .
