[Locusonline.co] JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia telah menggelar Sidang Isbat (penetapan) awal Syawal 1447 Hijriah pada hari ini, Kamis, 19 Maret 2026. Hasil sidang yang sangat dinantikan umat Muslim di seluruh tanah air ini resmi diumumkan pada pukul 19.25 WIB melalui siaran langsung kanal resmi Kemenag .
Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam konferensi pers yang disiarkan langsung dari Auditorium H.M. Rasjidi, Gedung Kementerian Agama, Jakarta, mengumumkan bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026 .
"Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026," ujar Nasaruddin Umar .
Proses Sidang Isbat
Sidang isbat digelar sejak pukul 16.30 WIB dengan mengundang para ulama, ahli astronomi, perwakilan ormas Islam, serta instansi terkait lainnya. Pemerintah menggunakan dua pendekatan utama dalam menentukan awal Syawal:
- Hisab (Perhitungan Astronomis): Data hisab awal Syawal 1447 H yang telah dihitung sebelumnya menunjukkan bahwa hilal (bulan baru) sudah berada di atas ufuk, namun ketinggiannya bervariasi di seluruh Indonesia.
- Rukyat (Pengamatan Hilal): Tim Kemenag bersama para hakim Pengadilan Agama melakukan pengamatan hilal di sejumlah titik di seluruh Indonesia. Dari hasil pengamatan tersebut, tidak ada satu pun saksi yang melaporkan telah melihat hilal .
Kombinasi data hisab yang menunjukkan posisi hilal belum memenuhi kriteria visibilitas (imkanur rukyat) di seluruh wilayah Indonesia, serta tidak adanya laporan rukyat, menjadi dasar keputusan untuk menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Dengan demikian, 1 Syawal ditetapkan pada hari berikutnya, yaitu Sabtu, 21 Maret 2026.
Perbedaan dengan Muhammadiyah
Penetapan pemerintah ini berbeda dengan keputusan yang telah diumumkan sebelumnya oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal yang digunakannya, Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026 .
Perbedaan metode hisab dan kriteria visibilitas hilal antara pemerintah (yang menggunakan kriteria MABIMS: tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat) dan Muhammadiyah (wujudul hilal) menjadi penyebab utama perbedaan ini. Hal ini merupakan hal yang biasa terjadi dalam tradisi keislaman di Indonesia.
