Pemerintah Pusat Ambil Alih Tanggung Jawab
Dengan dicabutnya izin pengelolaan sebelumnya, pemerintah pusat kini mengambil alih tanggung jawab penuh terhadap perawatan satwa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan satwa tetap terjaga kesehatannya dan tidak telantar selama masa transisi pengelolaan.
Opsi pemindahan satwa ke lembaga konservasi lain menjadi skenario antisipasi jika tidak ada kejelasan pengelolaan setelah masa MoU berakhir. BBKSDA menegaskan bahwa kesejahteraan satwa, terutama yang dilindungi dan menjadi milik negara, adalah prioritas utama. Masyarakat diimbau untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian satwa endemik Indonesia. (**)
