[Locusonline.co] BANDUNG – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan akan segera melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kebijakan dan program infrastruktur di Kota Bandung. Salah satu titik kritis yang menjadi perhatian publik adalah kawasan Teras Cihampelas, yang nasibnya kini masih menggantung menunggu keputusan dari sejumlah lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Farhan mengungkapkan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, pihaknya akan mengevaluasi berbagai aspek, mulai dari perencanaan kebijakan hingga pelaksanaan kegiatan infrastruktur di Kota Bandung. Evaluasi ini merupakan bagian dari komitmennya untuk memastikan setiap proyek berjalan akuntabel dan bermanfaat bagi warga.
Pembongkaran Teras Cihampelas: Bukan Keputusan Sederhana
Khusus untuk kawasan Teras Cihampelas, Farhan menegaskan bahwa langkah pembongkaran masih menunggu izin dari sejumlah lembaga terkait. Proses ini tidak bisa dilakukan secara sepihak karena menyangkut aspek hukum dan keuangan negara.
"Izin pembongkaran sedang kami usahakan. Ini harus melalui KPK dan lembaga lainnya karena saya harus memastikan tidak melanggar aturan dan tidak menimbulkan kerugian negara," kata Farhan di Pendopo Kota Bandung, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, kehati-hatian tersebut sangat penting mengingat proyek Teras Cihampelas merupakan bagian dari pembangunan periode sebelumnya yang berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara. Tanpa izin yang sah, tindakan pembongkaran berpotensi menimbulkan masalah hukum baru.
Koordinasi dengan Gubernur Jabar
Farhan menambahkan, setelah izin pembongkaran resmi diperoleh, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meminta dukungan, termasuk kepada Gubernur Jawa Barat.
"Setelah izin keluar, saya akan menghadap Pak Gubernur untuk meminta dukungan pembongkaran," ujarnya.
