[Locusonline, ACEH] – Di tengah upaya pemulihan Aceh dari banjir bandang yang merenggut ratusan nyawa dan menenggelamkan permukiman warga dalam lumpur, sebuah video viral justru menunjukkan truk-truk pengangkut kelapa sawit masih melintas lancar di jalanan provinsi tersebut.
Video yang diunggah akun Instagram @jakarta.keras pada Jumat (12/12) ini memantik gelombang kecaman publik, yang mempertanyakan skala prioritas saat warga masih bergulat dengan kesedihan dan kerugian akibat bencana alam November lalu. Narasi yang berkembang tajam: "Rumah kami masih berlumpur, bisnis kalian tetap berjalan."
Duka dan Kritik: Menuntut Akuntabilitas di Tengah Bencana
Video yang menampilkan konvoi truk sawit itu bukan hanya tentang "kegiatan ekonomi biasa", tetapi telah menjadi simbol bagi kemarahan warga dan aktivis lingkungan. Mereka menilai kelancaran operasional perkebunan sawit, khususnya yang ilegal, sebagai ironi pahit pascabencana, sekaligus bukti nyata akar masalah yang belum disentuh.
Akun @jakarta.keras dalam unggahannya tidak hanya menyoroti lalulintas truk, tetapi langsung menuding aktivitas tambang dan kebun sawit ilegal sebagai pihak yang "menghabisi ratusan ribu hektare hutan", sehingga mengurangi kawasan resapan air dan memperparah risiko banjir bandang. "Sebaiknya kalau konvoi membawa bantuan untuk warga saja," tulis akun tersebut.
Fakta di Balik Video: Deforestasi yang Diyakini Memperparah Bencana
Kemarahan publik ini mendapatkan landasan data yang kuat dari laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Pada Selasa (9/12), WALHI merilis temuan mengejutkan: aktivitas perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menyebabkan kerusakan hutan dan daerah aliran sungai (DAS) seluas 889.125 hektare.
"Aktivitas ilegal di kawasan hutan dan daerah aliran sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebenarnya sudah terjadi dari belasan tahun lalu, bahkan lebih," kata Uli Artha Siagian, Kepala Divisi Kampanye WALHI.
Yang lebih spesifik untuk Aceh, WALHI mencatat 5.208 hektar kawasan hutan telah dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh 14 perusahaan. Alih fungsi ini tersebar di tujuh kabupaten: Aceh Barat, Nagan Raya, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Besar. Dampaknya, dari 954 DAS di Aceh, 60% di antaranya yang berada dalam kawasan hutan kini dalam kondisi rusak.