Perdebatan Ilmiah: Sawit vs Lereng Curam
Meski demikian, penyebab banjir bandang itu sendiri menjadi perdebatan kompleks. Sebagian pihak, termasuk Guru Besar IPB University Suwardi, berpendapat faktor utama bencana adalah kombinasi perubahan iklim dan lereng curam Bukit Barisan, bukan semata-mata perkebunan sawit.
Suwardi menjelaskan tanah di Sumatera tergolong rentan erosi, terutama jika tidak tertutup vegetasi. Meski demikian, dia mengakui sawit tidak dapat menggantikan fungsi hutan dalam menyerap air.
Pendapat ini dibantah tegas oleh peneliti lain dan WALHI. Dwi Sawung, Manajer Kampanye Tata Ruang dan Infrastruktur WALHI, menegaskan hutan tidak dapat digantikan oleh monokultur sawit. Akar pohon hutan yang dalam dan serasah yang tebal menciptakan sistem penyerap air yang jauh lebih efektif. "Kebun sawit paling cuma 40 persen menyerapnya [air]. Itu pun sudah maksimum," ujarnya.
Dukungan Data: Luas Sawit vs Kerusakan Lingkungan
Untuk memahami skala tekanan terhadap lahan, berikut adalah data luas perkebunan kelapa sawit di tiga provinsi terdampak bencana dan secara nasional:
| Provinsi | Luas Perkebunan Kelapa Sawit (Hektare) | Catatan |
|---|---|---|
| Aceh | 470.000 | 5.208 hektar di antaranya adalah hasil alih fungsi kawasan hutan oleh 14 perusahaan. |
| Sumatera Utara | 1.360.000 | - |
| Sumatera Barat | 449.000 | - |
| Total Sumatera | >8.78 Juta | Menguasai sekitar separuh total areal sawit nasional. |
Di balik angka luas ini, praktik ilegal terus berlangsung. Investigasi terpisah oleh Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) di Aceh Tamiang menemukan 300 hektar Hutan Lindung Mangrove telah dialihfungsikan secara ilegal menjadi kebun sawit sejak akhir 2024. Sementara di Subulussalam, sebuah perusahaan diduga membuka lahan sawit ilegal seluas 1.655 hektar sejak 2022, termasuk yang masuk kawasan Ekosistem Leuser.
Desakan dan Respon: Antara Janji dan Penegakan Hukum
Menyikapi bencana dan tekanan publik, muncul dua respons yang berbeda namun saling terkait:
- Desakan Aktivis: WALHI secara resmi mendesak Kementerian Kehutanan untuk mencabut seluruh perizinan berusaha sektor kehutanan di tiga provinsi terdampak dan menindak tegas aktivitas ilegal. Mereka juga mendesak pembentukan Satgas Evaluasi Perizinan yang melibatkan masyarakat sipil.
- Janji Pemerintah: Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan kemungkinan "keputusan ekstrem" untuk mengembalikan kebun sawit hasil pelepasan hutan menjadi hutan kembali. Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan kesiapan mencabut sementara Hak Guna Usaha (HGU) sawit untuk kebutuhan hunian korban.
Jalan Panjang Pemulihan: Restorasi Ekologi sebagai Kunci
Video truk sawit yang viral bukan sekadar potongan momen, melainkan cermin dari persoalan struktural yang telah puluhan tahun menggerogoti benteng alam Aceh. Bencana banjir bandang mungkin dipicu hujan ekstrem, tetapi dampak katastrofiknya diperparah oleh deforestasi dan alih fungsi lahan yang masif.
