Dengan adanya Ranperda ini, diharapkan tidak ada lagi pengembang yang menunda-nunda penyerahan PSU setelah perumahan selesai dibangun. Ketidakjelasan status PSU selama ini kerap menjadi sumber konflik antara warga, pengembang, dan pemerintah daerah.
Langkah Strategis Beri Kepastian Hukum
Sementara itu, pihak eksekutif menyampaikan bahwa Ranperda PSU Perumahan ini menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum terkait penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah.
Dalam praktiknya, penyerahan PSU mencakup:
- Prasarana – Jalan, jembatan, drainase, jaringan air bersih, jaringan listrik
- Sarana – Fasilitas umum seperti taman, ruang terbuka hijau, tempat ibadah, pos keamanan
- Utilitas Umum – Instalasi pengolahan air limbah, jaringan telekomunikasi, penerangan jalan umum
Dengan adanya regulasi yang jelas, proses penyerahan dapat dilakukan secara terstruktur dan akuntabel, sehingga fasilitas yang telah dibangun pengembang dapat segera dikelola dan dipelihara oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat luas.
DPRD Siap Bahas Lebih Lanjut
DPRD Lampung Selatan menyambut baik penyampaian Ranperda tersebut dan akan segera membahasnya bersama pihak terkait sesuai mekanisme yang berlaku. Pembahasan akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pengembang, masyarakat, dan pakar hukum tata ruang.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen Ranperda dari pihak eksekutif kepada pimpinan DPRD sebagai tahapan awal pembahasan. Selanjutnya, Ranperda ini akan masuk ke dalam pembahasan tingkat komisi sebelum akhirnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Latar Belakang: Masih Banyak Perumahan dengan PSU Belum Tuntas
Diketahui, di Kabupaten Lampung Selatan masih terdapat sejumlah kawasan perumahan yang hingga saat ini belum menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan fasilitas umum di perumahan tersebut menjadi tidak maksimal.
Beberapa dampak yang sering muncul antara lain: