KPK Bongkar “Dapur Politik”: Rekomendasi Reformasi Partai Politik Diserahkan ke Presiden Prabowo dan DPR

Sebagai solusinya, KPK melakukan sejumlah langkah perbaikan, antara lain:

• Penguatan sistem seleksi penyelenggara yang transparan dan akuntabel
• Pelibatan publik dalam menelusuri rekam jejak calon calon
• Penataan ulang proses pencalonan di internal partai
• Digitalisasi pemungutan dan rekapitulasi suara secara bertahap
• Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku politik uang

Semua rekomendasi tersebut mengarah pada satu tujuan yaitu memikirkan ruang korupsi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Namun di balik semua rekomendasi itu, ada pertanyaan yang menggelitik. Apakah sistem yang selama ini “menghidupi banyak kepentingan” benar-benar siap diubah?

KPK boleh saja menyusun peta jalan reformasi. Tetapi pada akhirnya, keputusan tetap berada di tangan aktor politik yang ironisnya juga menjadi objek dari rekomendasi tersebut.

Jika dijalankan, reformasi ini bisa menjadi langkah besar menuju demokrasi yang lebih sehat. Jika tidak, laporan ini berisiko menjadi dokumen tebal yang hanya berpindah dari meja ke meja.

Dan seperti biasa, publik akan kembali menjadi penonton setia menunggu apakah panggung politik benar-benar berubah, atau hanya mengganti dekorasi.*****