LOCUSonline, JAKARTA – Demokrasi Indonesia disebut masih berjalan, tetapi mesinnya belum tentu sehat. Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, menilai pembenahan partai politik kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak jika ingin demokrasi tidak sekadar hidup secara prosedural, tetapi juga berkualitas.
Dalam keterangannya, Selasa 5/5, Bamsoet sapaan akrabnya menegaskan negara harus hadir memperkuat sistem kepartaian agar lebih transparan, akuntabel, dan tidak sekadar menjadi kendaraan lima tahunan.
"Dengan partai politik yang kuat dan berintegritas, demokrasi Pancasila akan semakin kokoh dan mampu menjawab tantangan zaman," tegasnya.
Bamsoet menyoroti sistem rekrutmen politik yang dinilai belum sepenuhnya berbasis kompetensi. Dalam praktiknya, proses kaderisasi kerap kali masih jauh dari ideal, lebih mirip seleksi pertemanan daripada seleksi kepemimpinan.
Padahal, menurutnya, partai politik seharusnya menjadi ruang pembentukan pemimpin yang berkualitas, bukan sekadar jalur cepat menuju kekuasaan.
Baca Juga: Pemilu 2029 Belum Dekat Parpol Mulai Pemanasan, Rakyat Masih Menunggu Pemanasan Ekonomi
Masalah lain yang disorot adalah transparansi pendanaan partai. Bamsoet mengaitkan tingginya biaya politik dengan maraknya kasus korupsi yang menjerat pejabat publik.
Mengutip data Komisi Pemberantasan Korupsi, ia menyebut sejak 2004 hingga 2026 lebih dari 200 kepala daerah tersandung kasus korupsi.
Fenomena ini, menurutnya, bukan sekadar kebetulan, melainkan gejala sistemik dari mahalnya ongkos politik dan lemahnya tata kelola keuangan partai.
Di sisi lain, Bamsoet juga menekankan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Tanpa pemilih yang rasional, demokrasi berisiko terus terseret dalam praktik politik uang dan disinformasi.
Dalam realitasnya, suara rakyat masih sering diperlakukan seperti komoditas musiman yang ramai diburu saat pemilu, lalu sepi perhatian setelahnya.
Bamsoet mengingatkan bahwa sejak awal, para pendiri bangsa telah memilih demokrasi Pancasila sebagai jalan tengah, bukan sekadar prosedur tetapi sistem yang berakar pada nilai-nilai.
Namun, ia mengakui bahwa praktik di lapangan masih menghadapi tantangan serius, mulai dari pragmatisme politik hingga transaksi kekuasaan.