LOCUSonline, JAKARTA - Bambang Soesatyo menilai polarisasi sosial-politik di Indonesia sudah masuk tahap mengkhawatirkan. Menurutnya, keterbelahan masyarakat kini bukan sekadar beda pilihan politik, tetapi mulai merusak harmoni kehidupan berbangsa dan menyerempet wilayah moral.
Dalam pandangannya, polarisasi yang terus dibiarkan berpotensi memicu konflik sosial, gesekan antarkelompok, hingga mengganggu pembangunan nasional.
"Sudah waktunya semua elemen politik serius menghadapi persoalan ini," tulis Bamsoet dalam pandangannya terkait kondisi sosial-politik nasional.
Mantan Ketua MPR RI itu menyoroti munculnya kelompok masyarakat yang dinilai mulai permisif terhadap pelanggaran hukum dan etika. Di sisi lain, ada kelompok yang terus menuntut penegakan hukum dilakukan adil tanpa pandang bulu.
Baca Juga: Polri Bangun Lab Sosial Sains di Akpol Semarang, Lahirkan Kebijakan Presisi Berbasis Data!
Fenomena itu makin liar karena masyarakat setiap hari disuguhi drama hukum yang memancing kemarahan publik.
Ada terpidana yang belum dieksekusi tetapi tetap bebas berkeliaran. Sebaliknya, ada korban kejahatan yang justru diproses hukum karena dianggap melawan saat membela diri.
Bamsoet menyinggung sejumlah kasus pembegalan di Lombok, Lampung, hingga Serang yang sempat memicu perdebatan soal keadilan hukum.
Akibatnya, kepercayaan publik terhadap lembaga negara ikut menurun. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) disebut menjadi bahan bakar utama yang memperparah keterbelahan sosial.
Satirnya, rakyat sekarang bukan cuma terbelah karena pilihan politik, tapi juga karena bingung membedakan mana penjahat, mana korban, dan mana yang kebal hukum.
Menurut Bamsoet, polarisasi makin diperparah oleh media sosial yang dipenuhi ujaran kebencian dan hoaks. Residunya berasal dari pertarungan politik sejak pemilu beberapa tahun terakhir yang belum benar-benar selesai.
Situasi itu kemudian melahirkan sentimen negatif terhadap lembaga negara, termasuk munculnya tuntutan pembubaran DPR.
Bamsoet menilai tuntutan tersebut berlebihan dan berbahaya bagi sistem ketatanegaraan Indonesia.
"Kalau ada tikus di lumbung, tikusnya yang diusir, bukan lumbungnya yang dibakar," tegasnya.