LOCUSonline, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan parlemen bakal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program pemerintah dalam pembahasan RAPBN 2027. Evaluasi itu akan disampaikan lewat pandangan fraksi-fraksi DPR pada 4 Juni 2026 mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026), saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di Gedung DPR RI.
Di tengah kondisi ekonomi yang masih akrab dengan harga naik, pajak dibahas dan rakyat yang tiap bulan sibuk menghitung sisa saldo sebelum tanggal tua, DPR tampaknya ingin memastikan program pemerintah tidak sekadar bagus di presentasi PowerPoint.
"Tentu apa yang sudah dibikin dan direncanakan oleh pemerintah pada saat ini, nantinya pada tanggal 4 Juni akan disampaikan oleh semua fraksi yang ada di DPR untuk menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing, sehingga kita bisa evaluasi apakah program tersebut bisa dilakukan tahun ini ataupun tahun depan," jelas Puan.
Menurutnya, evaluasi penting dilakukan agar program pemerintah tidak berakhir menjadi daftar janji yang ramai saat konferensi pers, tapi sepi saat realisasi di lapangan. DPR, kata dia, ingin anggaran negara benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Puan juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan DPR dalam menyusun arah kebijakan fiskal nasional. Sebab, dalam dunia politik Indonesia, kata “sinergi” sudah hampir seterkenal istilah demi rakyat.
"Harus terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik dalam mencapai semua program-program yang memang kita harapkan untuk bisa mencapai kesejahteraan rakyat," katanya.
Politikus PDI Perjuangan itu berharap berbagai program pemerintah sepanjang 2026 dapat diperbaiki dan dievaluasi sebelum masuk ke RAPBN tahun depan. Ia menilai perencanaan yang matang menjadi penting agar anggaran negara tidak bocor di tengah jalan atau terserap hanya menjelang akhir tahun demi menghindari kalimat klasik “anggaran hangus”.
"Kita berharap semua program dan pencapaian yang sudah dilaksanakan tahun 2026 bisa diperbaiki, dievaluasi, dan rencana tahun 2027 lebih baik serta lebih terencana," tutur Puan.
Dalam rapat tersebut, Puan juga menyebut hubungan eksekutif dan legislatif sejauh ini berjalan cukup baik dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Meski publik kerap melihat DPR dan pemerintah seperti pasangan yang kadang debat di depan kamera, tapi tetap kompak saat rapat anggaran dimulai.
Ia memastikan DPR akan mendukung seluruh program pemerintah selama tujuannya benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar mempercantik laporan tahunan.
"Kami di DPR akan selalu mendukung semua program pemerintah selama program itu dilakukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto tercatat menjadi presiden pertama yang menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahunan di hadapan DPR RI.