LOCUSonline, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya buka suara setelah media sosial ramai dipenuhi narasi soal dugaan pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Isu itu mencuat usai peringatan Milangkala Tatar Sunda yang puncak acaranya digelar pada 18 Mei 2026.
Di era ketika unggahan media sosial sering lebih cepat dipercaya dibanding pengumuman resmi pemerintah, wacana perubahan nama daerah pun mendadak berkembang seperti serial teori konspirasi lokal.
Melalui pernyataannya, Dedi Mulyadi mengapresiasi masyarakat yang telah mendukung rangkaian kegiatan budaya tersebut. Menurutnya, semangat Milangkala Tatar Sunda merupakan momentum untuk mengingat identitas budaya Sunda sekaligus arah pembangunan masyarakat ke depan.
"Ini adalah spirit bagi kita semua untuk terus mengingat kembali siapa diri kita, berasal dari mana, dan hendak ke mana pembangunan yang dilakukan," tuturnya.
Ia menegaskan bahwa identitas budaya memang penting sebagai fondasi membangun masa depan masyarakat. Namun, hal itu tidak berarti pemerintah sedang sibuk mengganti papan nama provinsi sambil melupakan urusan jalan rusak dan pelayanan publik.
KDM sapaan akrabnya langsung membantah berbagai spekulasi yang berkembang liar di media sosial terkait kemungkinan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda.
"Ada yang melempar wacana, membuat cerita-cerita di media sosial, akan ada perubahan nama Jawa Barat jadi Tatar Sunda. Saya katakan seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain," tegasnya.
Pernyataan tersebut seolah menjadi pengingat bahwa kreativitas netizen Indonesia memang sering melampaui kapasitas tim penulis sinetron. Sebuah acara budaya bisa berubah menjadi rumor politik hanya dalam hitungan unggahan dan komentar.
Menurut Dedi Mulyadi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tetap fokus menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat, bukan membahas pergantian identitas administratif daerah.
"Namanya tetap Jawa Barat," katanya singkat namun cukup untuk menghentikan debat panjang di kolom komentar.
Fenomena ini kembali memperlihatkan bagaimana simbol budaya sering kali mudah dipelintir menjadi isu politik di ruang digital. Padahal peringatan budaya sejatinya ditujukan untuk memperkuat jati diri masyarakat, bukan membuka kompetisi nasional lomba menebak-nebak kebijakan pemerintah.
Di akhir keterangannya, Dedi Mulyadi mengajak masyarakat tetap produktif dan fokus berkarya demi kehidupan yang lebih baik.
"Sehat, sukses selalu, dan terus beraktivitas untuk kebaikan kehidupan kita, keluarga, dan masyarakat," tutupnya.
Artikel Terkait
"Shut Up KDM" di GBLA Saat Tribun Bicara, Politik Diminta Turun dari Lapangan Persib
Gen Z Menjauh dari Politik? Saat Panggung Demokrasi Terlalu Kaku, Konsep “SENI” Ditawarkan agar Tak Sepi Penonton
Demokrasi Versi Take Down : Amien Rais Bicara Kebebasan, Pemerintah Bicara Tombol Hapus
Demokrasi Indonesia Berjalan di Tempat: Pemilu Rutin Digelar, Arah Politik Masih Muter di Sini-Sini Aja
Perempuan di Politik Masih Kerja Lembur Tanpa Deadline, Nurul Arifin Sebut PR Kesetaraan Belum Tamat
Demokrasi Pancasila Butuh Servis Besar, Bambang Soesatyo Soroti Partai Politik yang Masih Sering Mogok di Tengah Jalan
Program MBG Disebut Bukan Alat Politik 2029 Katanya!, Amran Sulaiman: Anak Balita Belum Bisa Nyoblos Jadi Aman dari Kampanye
Drama Ade Armando dan Dilema PSI antara Kebebasan Kritik vs Stabilitas Politik
Prabowo dan Sindiran ke “Orang Pintar”: Politik Anti-Elit Makin Laku, Akademisi Jadi Sasaran Guyonan