Tuti juga menyampaikan peluncuran 103 koperasi serupa akan dilakukan pada 24 Juli mendatang, dengan harapan seluruh kementerian dan BUMN ikut hadir. Yang jadi pertanyaan: apakah kehadiran pejabat jadi indikator keberhasilan koperasi, atau justru menjadi beban administratif yang menjauhkan koperasi dari rakyat?
Dalam deklarasinya, Tuti mengutip arahan Presiden: koperasi harus menjadi “rumah besar ekonomi rakyat”. Namun hingga kini, rumah itu tampaknya masih belum punya pintu bagi petani, nelayan, dan buruh yang benar-benar membutuhkannya.
Slogan “dari kita, oleh kita, untuk kita” kini terasa hambar di tengah peluncuran-peluncuran yang lebih mirip pesta proyek ketimbang gerakan ekonomi rakyat. Di desa, masyarakat masih bertanya: di mana letak koperasi itu? Apa manfaatnya? Dan siapa sebenarnya yang diuntungkan?
Ketika roadmap menjadi tujuan dan bukan alat, dan ketika peluncuran jadi prestasi ketimbang dampak—maka koperasi tak lebih dari pajangan birokrasi: cantik di atas kertas, asing di lapangan.
Warga tak butuh koperasi yang bisa difoto dari drone, mereka butuh koperasi yang bisa menyelamatkan dapur mereka.(Bhegin)
