Rochmat sendiri menyampaikan dua orientasi sakral: kebutuhan warga dan produk unggulan desa. Tapi implementasi dari wacana ini masih remang-remang di tengah riuhnya seremoni.
“Misalnya koperasi menjual sembako, pupuk, obat-obatan, dan produk khas desa. Harapannya, ini akan mengangkat nama besar desa,” ujar Rochmat, seolah ekonomi bisa tumbuh hanya dengan imajinasi.
Distribusi SK bukan akhir perjuangan. Koperasi bukan hanya soal legalitas, tapi soal keberlanjutan. Sayangnya, dalam banyak kasus, koperasi desa dibentuk sebagai agenda proyek tahunan tanpa sistem pendampingan yang kokoh.
Jika koperasi hanya berdiri demi menjemput mitra atau proyek, maka rakyat akan kembali menjadi penonton di panggung ekonomi yang dimainkan elit desa dan dinas.
KDMP bisa jadi harapan, jika diikuti dengan transparansi, akuntabilitas, dan pendampingan jangka panjang. Jika tidak, maka akta-akta yang dibagikan itu tak lebih dari tiket masuk ke museum kegagalan koperasi desa di masa depan.
Dan masyarakat, seperti biasa, hanya akan diberi dua pilihan: percaya lagi atau kecewa lagi.(Kamil)
