Dalam narasi berikutnya, anak-anak disulap menjadi jargon dalam kerangka pembangunan nasional. DPR, katanya, akan mengarusutamakan isu anak. Tapi sayang, selama ini yang lebih sering mengalir ke arus utama adalah pembahasan revisi UU yang pro-elit, bukan anggaran pelayanan dasar untuk anak-anak pelosok yang masih makan bubur air garam.
“Anak-anak di desa tertinggal, wilayah adat, dan keluarga prasejahtera masih mengalami ketimpangan akut,” ujar Puan, seraya lupa bahwa ketimpangan itu bukan makhluk gaib, melainkan produk sistem yang dibangun secara turun-temurun oleh mereka yang kini kembali menawarkan solusi.
Tak lupa, Puan juga mengusulkan agar anak-anak dilibatkan dalam musyawarah pembangunan desa. Gagasan segar meski terkesan seperti melempar anak-anak ke forum yang bahkan orang dewasa pun tak paham betul manfaatnya. Mungkin setelah ini akan lahir Balita Rembuk Desa Award?
Dengan penuh semangat, cucu Bung Karno itu menutup pidato: “Selamat Hari Anak Nasional 2025. Semua anak berarti, semua anak berharga.” Sebuah kalimat manis, yang sayangnya hanya hidup dalam seremoni tahunan. Sementara di luar ruang konferensi, anak-anak tetap harus bertarung dengan lapar, trauma, dan tubuh kecil yang dikhianati negara. (Bhegin)
