“BPS seperti sedang menyisir pasir dengan garpu. Metodologinya lemah, variabelnya tak berubah, dan kenyataan ekonomi rakyat hanya jadi dekorasi narasi,” kritik Media.
Untuk catatan, World Bank baru-baru ini mencatat bahwa 68 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan global. Bandingkan dengan klaim BPS bahwa hanya 8,57 persen rakyat yang miskin. Gap sebesar delapan kali lipat ini, menurut para pakar, tak bisa lagi diselamatkan dengan alasan perbedaan metodologi.
“Kita tidak bisa terus memoles data demi pencitraan. Miskin itu bukan sekadar soal angka, tapi tentang apakah orang punya cukup untuk hidup layak,” tegas Media.
Sementara itu, pejabat pemerintah belum merespons kritik ini secara langsung. Mungkin sedang sibuk menghitung ulang data dengan kalkulator nostalgia atau sibuk membuat infografik berwarna cerah untuk tayangan media sosial.
Yang jelas, dengan standar Rp20 ribu per hari, tak heran jika pemerintah selalu berhasil “menurunkan” angka kemiskinan. Karena ketika standar dibuat rendah, semua bisa terlihat tinggi termasuk ilusi kesejahteraan.(Bhegin)
