Rp 20 Ribu Sehari, Bebas Miskin Ala BPS: Makan, Minum, Hidup, Tertawa
Tentu saja, BPS tetap membawa kabar “baik”. Tingkat kemiskinan nasional menurun tipis dari 8,57 persen (September 2024) menjadi 8,47 persen (Maret 2025). Sebanyak 200 ribu orang dinyatakan “naik kelas” dari miskin menjadi… ya, mungkin hampir tidak miskin. Penurunan yang bisa dibanggakan di panggung politik, meski tak banyak berdampak pada antrean panjang bantuan sosial dan warung makan yang tutup.
Lalu apa yang menyebabkan penurunan ini? Pertumbuhan ekonomi, penguatan daya beli, dan subsidi pemerintah. Tapi jangan salah tafsir: yang tumbuh bisa jadi hanya grafik, bukan isi dompet. Daya beli memang menguat, tapi hanya bagi yang masih punya daya untuk membeli.
Sementara sebagian Jawa mencoba tersenyum di bawah lampu sorot pembangunan, wilayah timur Indonesia menampilkan kenyataan yang jauh dari glamor. Beberapa provinsi di Papua justru menunjukkan tren peningkatan kemiskinan, baik secara persentase maupun jumlah. Papua Pegunungan, misalnya, duduk di singgasana suram dengan tingkat kemiskinan 30,03 persen. Sebuah angka yang bahkan tak bisa disembunyikan di balik baliho “Papua Cinta Damai”.
Jika ada kompetisi tahunan tentang siapa yang paling gagal menurunkan kemiskinan, maka lima provinsi ini akan langganan masuk nominasi:
- Jawa Timur – 3,88 juta orang
- Jawa Barat – 3,65 juta orang
- Jawa Tengah – 3,37 juta orang
- Sumatera Utara – 1,14 juta orang
- Nusa Tenggara Timur – 1,09 juta orang
Kemiskinan bukan sekadar angka yang turun naik tiap semester. Ia adalah rasa lapar yang tak menunggu laporan, anak putus sekolah yang tak sempat baca grafik, dan kepala keluarga yang menyerah pada realita meski negara menyebut sedang tumbuh. Jika Pulau Jawa adalah wajah Indonesia, maka barangkali wajah itu kini berdandan glamor, namun menyimpan kelaparan di balik senyum palsu.(Bhegin)
