Di atas kertas, RUU ini untuk menjerat koruptor bandel. Tapi di lapangan, rakyat bisa saja ketar-ketir. Kalau aset bisa disita tanpa vonis hakim, siapa yang menjamin tak ada salah alamat?
DPR sendiri sudah sepakat, RUU ini masuk daftar prioritas 2025. Jadi, jangan heran kalau ke depan negara bisa lebih gesit dalam urusan menyita ketimbang memperbaiki hukum acara pidana.(Bhegin)
