Tak lupa, ia menyebut layanan BPJS tetap menjadi kewajiban pemerintah. Tentu kabar baik meski bagi guru madrasah, sering kali klaim BPJS lebih cepat ditolak daripada cair.
Ketua DPRD Garut, Aris Munandar, memastikan bahwa aksi damai berjalan tertib, tanpa spanduk yang terlalu keras. Ia merinci lima poin aspirasi, mulai dari pengangkatan ASN hingga kendaraan operasional. Poin terakhir ini sontak membuat publik membayangkan konvoi motor dinas bertuliskan “Madrasah Hebat,” yang barangkali lebih dulu jadi jargon ketimbang kenyataan.
Meski demikian, audiensi kali ini patut diapresiasi: berlangsung damai, penuh tata krama, dan ditutup dengan komitmen pemerintah daerah untuk “melakukan yang terbaik.” Seperti biasa, rakyat tinggal menunggu, apakah “yang terbaik” berarti program nyata atau sekadar paragraf manis di notulensi rapat.(Suradi)
