Meski terdapat kendala teknis, proses harmonisasi secara umum dinilai berjalan baik. Pihak Bagian Hukum Kota Bandung menilai Analisis Konsepsi yang disampaikan Tim Pokja 2 sudah jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Sebagian besar rancangan produk hukum yang telah ditetapkan pun telah sesuai dengan hasil harmonisasi.
Kegiatan ditutup dengan penekanan dari Tim Pokja 2 mengenai pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penetapan judul Raperda di Propemperda. Diharapkan, forum ini dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan meningkatkan kualitas produk hukum daerah agar selalu selaras dengan peraturan yang lebih tinggi serta kebijakan nasional.*****
