"WFH di Jawa Barat hadir sebagai solusi efisiensi yang berharap banyak: anggaran turun, kualitas kerja naik, dan kemacetan berkurang. Sisanya, seperti biasa, akan diuji oleh satu hal: praktik di lapangan atau lebih tepatnya, praktik di ruang keluarga ASN."
LOCUSONLINE, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mengaktifkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Alasannya sederhana sekaligus ambisius: efisiensi anggaran.
Gubernur Dedi Mulyadi atau KDM, mengumumkannya di Gedung Sate, Kamis (6/11/2025). Ia menjelaskan bahwa bekerja dari rumah bukan hanya menekan biaya listrik dan air kantor, tetapi juga dengan nada penuh keyakinan mengurangi kemacetan di jalan raya.
Sebuah klaim yang cukup berani, mengingat sebagian kemacetan di Jawa Barat biasanya disebabkan faktor lain: jalan berlubang, angkutan berhenti sembarangan, dan warga yang menganggap trotoar sebagai lahan parkir alternatif.
KDM memastikan sistem kerja dari rumah tidak akan mengurangi tanggung jawab ASN.
“Bekerja dari rumah tetap bekerja menggunakan sistem,” katanya.
Dalam tradisi birokrasi, “sistem” adalah kata ajaib yang dapat berarti aplikasi digital, spreadsheet, grup WhatsApp, atau instruksi yang ditulis tergesa-gesa di kertas memo.
