Baca Juga : Kanwil Kemenkum Jabar Evaluasi Harmonisasi Produk Hukum Daerah Tahun 2025
Ia juga menegaskan bahwa skema tunjangan akan dibedakan antara ASN yang bekerja di lapangan dan ASN yang bekerja dari ruang tamu.
“Tingkat risiko tentu berbeda,” ucapnya.
Keterangan yang sulit dibantah, karena risiko di lapangan mencakup hujan, panas, dan publik yang marah; sedangkan risiko WFH biasanya berkaitan dengan sinyal internet dan suara ayam berkokok saat rapat daring.
Meski begitu, layanan publik disebut tetap berjalan normal. WFH tidak berlaku bagi pegawai yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Untuk unit itu, tatap muka masih dianggap lebih aman dibandingkan tatap layar.
KDM bahkan menyarankan pemerintah kabupaten/kota menerapkan kebijakan serupa. Ia meyakini WFH dapat membuat ASN lebih “adaptif,” istilah yang terdengar modern tapi baru diketahui dampak nyatanya setelah laporan kinerja diterbitkan.
Pada akhirnya, WFH di Jawa Barat hadir sebagai solusi efisiensi yang berharap banyak: anggaran turun, kualitas kerja naik, dan kemacetan berkurang. Sisanya, seperti biasa, akan diuji oleh satu hal: praktik di lapangan atau lebih tepatnya, praktik di ruang keluarga ASN.*****
